Politik

Trump Ingin Menjerumuskan Hamas ke dalam Jebakan Perpecahan!

Sejak Amerika Serikat kembali ke panggung Palestina dengan kekuatan penuh, terutama di era Trump, jelas bahwa mereka tidak berupaya menyelesaikan konflik, tetapi untuk membentuknya kembali untuk melayani proyek dominasi entitas Yahudi, dan membongkar kesatuan keputusan Palestina. Hal paling berbahaya yang dihasilkan oleh jalur ini adalah upaya menyeret Hamas ke dalam jebakan perpecahan dengan tajuk yang menarik seperti rekonstruksi, de-eskalasi, pembangunan ekonomi... dan lain-lain.

Sabah News: Hizbut Tahrir Wilayah Sudan: Berkolusi dengan Pihak Luar, Membawa Senjata, dan Melanggar Kesucian Adalah Cara Termudah untuk Menjadi Menteri dan Berkuasa

Juru bicara resmi Hizbut Tahrir - Wilayah Sudan - Ibrahim Othman Abukhalil mengatakan bahwa cara termudah untuk menjadi menteri dan mendapatkan bagian dalam pemerintahan adalah dengan berkolusi dengan pihak luar, membawa senjata, dan melanggar kesucian orang-orang tak berdosa, bahkan hal itu telah menjadi norma yang diperhatikan yang tidak menemukan sedikit pun celaan, bahkan para pemimpin masyarakat dari kalangan pemikir, tokoh media, dan politisi, menempatkan layanan mereka di kaki para agen yang berkolusi dengan pihak luar. Abukhalil mengatakan dalam konferensi pers bertajuk

Tidak Akan Memutus Akar Kolonialisme Barat dari Negara Kita Kecuali Khilafah Rasyidah Ala Manhaj Kenabian

Atas undangan duta besar Inggris, Kumar Iyer, bersama dengan Jerman, Irlandia, Belanda, dan Norwegia, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadakan sesi pada hari Jumat, 14/11/2025, tentang pelanggaran di kota Al-Fashir. Dewan mengadopsi dengan suara bulat sebuah resolusi yang mengamanatkan misi pencari fakta independen, yang dibentuk oleh Dewan pada 11/10/2023, untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan di kota tersebut, di mana Dewan memerintahkannya untuk mengidentifikasi semua yang terlibat, untuk membantu membawa mereka ke pengadilan. Melanjutkan pendekatannya yang menolak misi ini sejak pembentukannya, Menteri Kehakiman Abdullah Darf mengumumkan,