Pernyataan Pers

Pengakuan Rusia terhadap Pemerintah Afghanistan: Langkah Tambahan untuk Menghalangi Munculnya Sistem Islam di Wilayah Tersebut

(Diterjemahkan)

Rusia, pada hari Kamis, mengumumkan penerimaan resminya terhadap surat kepercayaan duta besar Afghanistan yang baru, sehingga menjadi negara pertama yang mengakui pemerintah Taliban.

Kantor Media Hizbut Tahrir/Wilayah Afghanistan berpendapat bahwa pengakuan ini adalah bagian dari proses yang lebih luas, di mana sistem saat ini secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam sistem negara-bangsa internasional sekuler, yang seiring waktu akan menjauhkan Taliban dari tujuan Islam terpenting yaitu menegakkan agama Allah Ta'ala dan menyebarkannya. Selain itu, pengakuan ini dapat mengubah Afghanistan menjadi arena konflik antara kekuatan regional dan global.

Sejak perubahan rezim di Afghanistan, Rusia telah berusaha keras untuk membangun hubungan yang kuat dengan otoritas baru. Pergeseran politik ini berasal dari kekhawatiran keamanan nasional Rusia dan kepentingan strategisnya di Asia Tengah. Moskow khawatir akan kebangkitan Islam politik, pendirian kembali Khilafah, dan penyatuan umat Islam. Rusia mengharapkan rezim Afghanistan saat ini untuk menekan para mujahidin di Asia Tengah. Oleh karena itu, presidennya, Putin, secara eksplisit menyatakan pada tanggal 4 Juli 2024: "Taliban tidak diragukan lagi adalah sekutu kita dalam memerangi terorisme." Pernyataan ini dengan jelas mengungkapkan pandangan Rusia yang manipulatif dan eksploitatif terhadap pemerintah Afghanistan.

Pengakuan, di zaman kita saat ini, adalah alat politik modern yang digunakan untuk melayani kepentingan nasional negara-negara kuat. Ini adalah keuntungan politik yang diberikan oleh Rusia hanya berdasarkan perhitungan strategisnya sendiri, dan mengharapkan pemerintah Afghanistan untuk berupaya mencapai dan mempertahankan keuntungan ini dengan memprioritaskan kepentingan materi saja, meninggalkan semua standar lain, termasuk nilai dan prinsip-prinsip Islam. Seperti yang diharapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari rezim Suriah yang baru, kekhawatiran yang sama antara negara-negara non-Muslim ini menunjukkan strategi bersama mereka yaitu membendung Islam politik dan mencegah kebangkitan sistem Islam di wilayah tersebut.

Selain itu, keinginan untuk mendapatkan keuntungan politik ini dari negara-negara musuh seperti Rusia tidak berasal dari akidah Islam, tetapi dari mentalitas yang dibangun di atas pragmatisme dan orientasi pada keuntungan. Demikian pula, Amanullah Khan mengirim surat resmi kepada Vladimir Lenin, meminta dukungan politik dari Uni Soviet, yang merupakan negara pertama yang mengakui pemerintahannya. Namun, secara historis - bahkan di era Vladimir Putin - Rusia tetap menjadi salah satu musuh terbesar Islam dan Muslim, dan penghalang utama bagi persatuan umat Islam. Kejahatan-kejahatannya terhadap Muslim di Rusia, Asia Tengah, Kaukasus, Suriah, Afghanistan, dan wilayah lain tidak dapat disangkal.

Tidak diragukan lagi bahwa hubungan diplomatik, politik, dan ekonomi dengan negara-negara kafir harus sesuai dengan apa yang disetujui oleh Islam, dan ini memiliki preseden sejarah. Sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ hingga zaman Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya, hubungan luar negeri umat Islam selalu berjalan sesuai dengan akidah Islam dan hukum wala' dan bara'. Kebijakan luar negeri Khilafah melayani pesan penyebaran Islam melalui dakwah dan jihad untuk memperluas ruang lingkup pemerintahan Islam. Salah satu contoh yang jelas adalah pengiriman utusan oleh Nabi ﷺ ke istana para kaisar saat itu.

Diplomasi dalam Islam didasarkan pada konsep-konsep seperti menampakkan agama, wala' dan bara', dan mengklasifikasikan negara sebagai Darul Islam atau Darul Kufur. Konsep-konsep ini tidak memiliki tempat dalam sistem negara-bangsa sekuler; pada kenyataannya, mereka sering diperlakukan sebagai bahaya. Sistem saat ini tidak dapat mengupayakan kebijakan luar negeri dan diplomasi Islam kecuali jika bertujuan untuk mendirikan sistem politik yang berakar pada Islam itu sendiri, dan bukan sistem yang terintegrasi ke dalam sistem sekuler. Ini hanya mungkin dilakukan melalui pendirian kembali Khilafah, jika tidak, negara saat ini secara bertahap akan terjerumus ke dalam penyimpangan, didorong oleh realisme politik dan terlibat dalam sistem global sekuler.

Sayangnya, ini adalah kesesatan politik yang sama yang telah dimasuki oleh para penguasa lain di negara-negara Islam - dan masih memasukinya hingga saat ini - yang menyebabkan tangan mereka terikat oleh batasan-batasan sistem internasional.

﴿Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi penolong selain dari orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.﴾

Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Afghanistan