Siaran Pers

Hubungan dengan Negara Asing Terbatas Hanya pada Negara, Karena Hanya Negara yang Berhak Mengurus Urusan Umat Secara Praktis

Beberapa media melaporkan berita bahwa delegasi dari aliansi partai dan gerakan Sudan Timur, yang dipimpin oleh Shiba Dharar, dan didampingi oleh delegasi tokoh terkemuka, bertemu dengan Presiden Eritrea, Isaias Afwerki, pada hari Sabtu, 2025/8/2 di kantornya "Baadi Hallu". Delegasi tersebut membahas dengannya situasi terkini di Sudan secara umum, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi wilayah Sudan Timur. Delegasi juga menekankan pentingnya koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk mendukung stabilitas negara dan menghadapi krisis politik dan keamanan.

Apakah kelemahan dan kehinaan pemerintah Sudan mencapai tingkat ini, atau apakah ia berusaha untuk menjinakkan orang-orang agar menerima gambaran yang menyimpang ini, karena kebutuhan dalam dirinya sendiri; gambaran-gambaran ini termasuk melatih milisi dengan loyalitas regional atau kesukuan di Eritrea?!

Kekacauan yang disponsori oleh pemerintah Sudan, secara politik dan militer, dan termasuk meningkatkan wacana rasis di kalangan politik, semua ini hanya melayani rencana Amerika untuk mencabik-cabik Sudan menjadi beberapa negara bagian kecil; Darfur, kemudian Sudan Timur!!

Pemerintah Sudan harus berhati-hati, dan menghentikan permainan api ini, yang akan menghancurkan kesatuan negara yang tersisa dan membuatnya menjadi kenangan yang hilang, dan itu adalah pengkhianatan besar. Hentikan tindakan politik yang menargetkan kesatuan negara, hentikan serial pembuatan milisi lokal atau yang terkait dengan pelatihan di negara asing.

Adapun masalah warga Negara Islam; apa hak dan kewajiban mereka, dan hubungan mereka dengan negara-negara asing, itu adalah masalah syariah, dan Islam yang agung memiliki penjelasan yang jelas tentang hal itu; karena tidak diperbolehkan bagi rakyat untuk melakukan pekerjaan penguasa, baik secara internal maupun eksternal, kecuali dengan penunjukan syariah, seperti Khalifah Muslim, karena dialah yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan internal dan eksternal, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: «...MAKA IMAM YANG MEMIMPIN MANUSIA ADALAH PEMIMPIN DAN DIA BERTANGGUNG JAWAB ATAS RAKYATNYA», atau kepada orang yang diangkat oleh Khalifah, dari para pembantu dan wali dan lain-lain.

Ketika Daulah Khilafah Rasyidah didirikan segera dengan izin Allah, maka tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk bertemu dengan kepala negara asing, atau memiliki hubungan dengan negara asing. Dalam rancangan konstitusi Daulah Khilafah yang diajukan oleh Hizbut Tahrir kepada umat, pasal (١٨٢): (Tidak boleh bagi siapa pun, atau partai, atau blok, atau kelompok untuk memiliki hubungan dengan negara asing mana pun sama sekali, dan hubungan dengan negara-negara terbatas hanya pada negara, karena hanya negara yang berhak mengurus urusan umat secara praktis, dan umat dan blok harus meminta pertanggungjawaban negara atas hubungan luar negeri ini).

Wahai penduduk Sudan, apakah apa yang kami serukan kepada Anda lebih baik ataukah realitas menyedihkan yang Anda jalani ini?!

Tidakkah sudah waktunya bagi Anda untuk bekerja dengan Hizbut Tahrir; pelopor yang tidak berbohong kepada Anda, untuk mendirikan Khilafah Rasyidah kedua sesuai metode kenabian? Karena hanya itu yang menjaga entitas negara, dan membuatnya memiliki wibawa, sehingga tidak memungkinkan negara lain untuk campur tangan dalam urusannya, atau membuka jalur komunikasi dengan warganya, karena semua itu adalah kejahatan besar dan berbahaya bagi entitasnya.

﴿HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, PENUHILAH PANGGILAN ALLAH DAN PANGGILAN RASUL APABILA RASUL MENYERUMU KAMU KEPADA SUATU YANG MEMBERI KEHIDUPAN KEPADAMU, KETAHUILAH BAHWASANYA ALLAH MENGHALANGI ANTARA SESEORANG DAN JANTUNGNYA DAN SESUNGGUHNYA KEPADA-NYALAH KAMU AKAN DIKUMPULKAN﴾

Ibrahim Othman (Abu Khalil)

Juru Bicara Resmi Hizbut Tahrir

di Wilayah Sudan