Perjanjian Perdagangan: Manifestasi Ketergantungan Ekonomi Indonesia pada Amerika Serikat
Berita:
Presiden Amerika Trump mengumumkan perjanjian perdagangan dengan Indonesia, di mana tarif bea masuk barang-barang Indonesia diturunkan dari 32% menjadi 19% setelah sebelumnya terancam naik. Sebagai imbalannya, Indonesia berkomitmen untuk membeli energi Amerika senilai 15 miliar dolar, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar, serta 50 pesawat Boeing, termasuk pesawat tipe 777. Trump menyatakan bahwa Amerika akan mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia tanpa membayar bea masuk. Kesepakatan itu dicapai setelah pembicaraan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, tetapi tanggal dimulainya pelaksanaan penurunan tarif dan pembelian belum ditentukan. Volume perdagangan antara Indonesia dan Amerika mencapai sekitar 40 miliar dolar pada tahun 2024, dengan defisit perdagangan Amerika sekitar 18 miliar dolar. Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk membuat perjanjian perdagangan serupa dengan negara-negara seperti Inggris, Vietnam, dan Cina, dengan negosiasi yang masih berlangsung dengan India dan Uni Eropa, untuk mengatasi apa yang dianggapnya sebagai praktik perdagangan tidak adil yang merugikan kepentingan Amerika. (The Guardian)
Komentar:
Perkembangan terbaru dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika, yang disambut baik oleh Indonesia sebagai keberhasilan diplomasi karena penurunan tarif bea masuk Amerika dari 32% menjadi 19%, menyoroti kelemahan struktural yang lebih dalam dalam diplomasi internasional Indonesia. Keberhasilan yang diklaim ini memudar di hadapan fakta bahwa Amerika mendapatkan konsesi besar; masuk penuh dan bebas bea masuk ke pasar Indonesia, dan memaksa Indonesia untuk membeli 50 pesawat Boeing, dan kesepakatan miliaran dolar untuk membeli produk energi dan pertanian Amerika. Pada intinya, Indonesia tidak memasuki negosiasi yang setara dan berdaulat, tetapi dipaksa untuk patuh di bawah tekanan.
Dinamika ini bukanlah hal baru. Sejak (kemerdekaan) Indonesia, Amerika Serikat telah memainkan peran penting dalam membentuk orientasi politik dan ekonominya. Melalui alat-alat seperti utang luar negeri dan ketergantungan pada donor, Amerika mampu menembus proses pengambilan keputusan di Indonesia, memengaruhi segala sesuatu; dari liberalisasi ekonomi hingga pola pemerintahan politik. Kekayaan alam Indonesia - dari minyak dan gas hingga tembaga dan emas - telah lama dieksploitasi berdasarkan perjanjian yang secara tidak seimbang menguntungkan perusahaan asing, terutama yang terkait dengan kepentingan Amerika.
Apa yang sangat disesalkan adalah nada perayaan dari para pejabat Indonesia terhadap apa yang sebenarnya merupakan pemaksaan ekonomi! Alih-alih menantang sifat perjanjian yang tidak seimbang atau membela hak negara untuk melindungi industri nasional dan kedaulatan ekonominya, pemerintah memilih untuk menyajikan perjanjian tersebut sebagai sebuah keberhasilan. Hal ini mencerminkan pola yang lebih luas di negara-negara mayoritas Muslim, di mana ketergantungan pasca-kolonial dan tidak adanya kemerdekaan politik yang sejati terus menghambat upaya untuk membangun ekonomi yang kuat dan mandiri.
Secara lebih luas, insiden ini menyoroti kerapuhan geopolitik negara-negara Islam. Meskipun memiliki sumber daya alam dan manusia yang besar, mereka tetap terpecah, lemah, dan tidak mampu memaksakan diri di panggung global. Kelemahan ini tidak hanya ekonomi, tetapi juga politik dan prinsipil. Inilah yang menjelaskan ketidakmampuan berkelanjutan dari negara-negara mayoritas Muslim untuk melindungi rakyat mereka, serta menunjukkan solidaritas sejati dengan saudara-saudara mereka yang tertindas, seperti Palestina.
Kecuali negara-negara Islam mengembangkan sistem politik yang menjunjung tinggi kedaulatan, persatuan, dan kemandirian alih-alih tunduk pada kekuatan asing dan lembaga-lembaga neoliberal, mereka akan tetap menjadi alat di tangan kekuatan global. Kemerdekaan sejati membutuhkan lebih dari sekadar penurunan tarif bea masuk, tetapi membutuhkan keberanian untuk menghadapi eksploitasi ekonomi dan membangun sistem yang melayani rakyat, bukan kepentingan asing.
Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Abdullah Aswar