
6-11-2025
Radar: Hizbut Tahrir Wilayah Sudan.. Siaran Pers Amerika Serikat yang Berupaya Memisahkan Darfur Membangkitkan Isu Abyei dan Mengancam!
Setelah Sudan Selatan berpisah dari Sudan Utara pada tahun 2011, wilayah Abyei ditinggalkan dalam keadaan dipersengketakan dan kepemilikannya belum diputuskan oleh kedua belah pihak; Selatan dan Utara. Seharusnya, referendum diadakan di Abyei pada tahun 2011, bersamaan dengan referendum Sudan Selatan, untuk menentukan kepemilikan wilayah tersebut kepada Utara atau Selatan. Namun, referendum tidak terjadi karena perselisihan antara kedua negara tentang siapa yang berhak memberikan suara dalam referendum! Wilayah tersebut dihuni oleh suku-suku yang berafiliasi dengan Selatan, yaitu suku Dinka Ngok, dan yang lainnya berafiliasi dengan Utara, yaitu suku Misseriya. Tentu saja, Dinka tidak akan setuju untuk berpisah dari lingkungan kesukuan mereka untuk bergabung dengan negara Utara karena mereka akan menjadi pihak yang paling lemah di negara Sudan, dan Misseriya juga tidak akan menerima untuk berpisah dari lingkungan kesukuan mereka untuk bergabung dengan negara Selatan karena mereka juga akan menjadi pihak yang paling lemah di negara tersebut.
Kemudian, perang singkat pecah di wilayah tersebut pada tahun 2012, tetapi diselesaikan dengan pembentukan Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (UNISFA). Pada bulan November 2020, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan tentang penerapan resolusinya nomor 2046 terkait masalah bilateral yang belum terselesaikan antara Sudan dan Sudan Selatan, dan situasi di negara bagian Kordofan Selatan dan Nil Biru, tanpa menghasilkan resolusi yang jelas mengenai Abyei.
Kemudian ada pertemuan terakhir kemarin, Rabu, 5 November 2025, di mana Duta Besar AS Michael Waltz mengancam Sudan, baik utara maupun selatan, bahwa ia akan menentang pembaruan mandat pasukan penjaga perdamaian PBB (UNISFA), yang akan berakhir pada tanggal 15 November ini, jika kedua belah pihak tidak mematuhi komitmen mereka terhadap perjanjian perdamaian, yang menjadi dasar pemisahan Sudan Selatan.
Kami di Hizbut Tahrir/Wilayah Sudan, telah memperingatkan melalui siaran pers pada tanggal 21 Mei 2011, tentang bahaya Perjanjian Naivasha, dan menegaskan bahwa wilayah Abyei akan menjadi (Kashmir Sudan); masalah perbatasan yang belum terselesaikan. Lebih dari 14 tahun telah berlalu sejak kami mengatakan ini, dan masalah Abyei masih belum bergerak, dan ini tidak aneh bagi negara-negara kolonial, karena ada wilayah yang diperebutkan antara negara-negara Islam; terutama wilayah Arab, yang dibagi pada tahun 1916, melalui Perjanjian Sykes-Picot yang terkutuk, dan masalah sengketa atasnya belum diselesaikan, karena memang dimaksudkan demikian. Contoh terbaik dari hal ini adalah sengketa atas Halayeb dan Shalateen antara Mesir dan Sudan.
Masalah-masalah ini, yang pada dasarnya berada di dalam perbatasan negara-negara Muslim, tidak akan terselesaikan kecuali dengan mendirikan Daulah Khilafah, yang akan menyatukan seluruh negara-negara Muslim, di mana tidak akan ada sengketa perbatasan. Tanah adalah tanah Islam, baik kharajiyah maupun usyriyah. Ini mengharuskan umat untuk bersatu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai manhaj kenabian, yang akan memotong tangan kafir penjajah yang merusak negeri kita.
Kamis, 15 Jumadil Awal 1447 H
06/11/2025 M
Ibrahim Othman (Abu Khalil)
Juru Bicara Resmi Hizbut Tahrir
di Wilayah Sudan
Sumber: الرادار
