Siaran Pers

Amerika yang Berusaha Memisahkan Darfur Membangkitkan Isu Abyei dan Mengancam serta Mengultimatum!

Setelah Sudan Selatan berpisah dari Sudan Utara pada tahun 2011, wilayah Abyei ditinggalkan dalam sengketa dan kepemilikannya belum diputuskan oleh kedua belah pihak; Selatan dan Utara, di mana seharusnya diadakan referendum di Abyei pada tahun 2011, bersamaan dengan referendum Sudan Selatan, untuk menentukan afiliasi wilayah tersebut ke Utara atau Selatan, tetapi referendum tidak terjadi, karena perselisihan kedua negara tentang siapa yang berhak memilih dalam referendum! Karena wilayah tersebut dihuni oleh suku-suku yang berafiliasi ke Selatan, yaitu suku Dinka Ngok, dan suku lain yang berafiliasi ke Utara, yaitu suku Misseriya. Tentu saja, suku Dinka tidak akan rela berpisah dari lingkungan kesukuan mereka untuk bergabung dengan negara Utara karena mereka akan menjadi pihak yang paling lemah di negara Sudan, dan suku Misseriya juga tidak akan menerima untuk berpisah dari lingkungan kesukuan mereka untuk bergabung dengan negara Selatan karena mereka juga akan menjadi pihak yang paling lemah di negara tersebut.

Kemudian, perang singkat pecah di wilayah tersebut pada tahun 2012, tetapi diselesaikan dengan pembentukan Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (UNISFA). Pada bulan November 2020, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan tentang penerapan resolusi 2046 yang berkaitan dengan isu-isu bilateral yang belum terselesaikan antara Sudan dan Sudan Selatan, dan situasi di negara bagian Kordofan Selatan dan Nil Biru, tanpa mengeluarkan resolusi yang jelas tentang Abyei.

Kemudian, pertemuan terakhir adalah kemarin, Rabu, 5/11/2025, di mana Duta Besar Amerika, Michael Waltz, mengancam Sudan, baik Utara maupun Selatan, bahwa dia akan menentang pembaruan mandat pasukan penjaga perdamaian PBB (UNISFA), yang akan berakhir pada tanggal 15 November ini, jika kedua belah pihak tidak mematuhi kewajiban mereka terhadap perjanjian perdamaian, yang menjadi dasar pemisahan Sudan Selatan.

Kami di Hizbut Tahrir/Wilayah Sudan, telah memperingatkan melalui siaran pers pada tanggal 21/5/2011, tentang bahaya perjanjian Nifasha, dan menegaskan bahwa wilayah Abyei akan menjadi (Kashmir Sudan); isu perbatasan yang belum terselesaikan, dan sudah lebih dari 14 tahun sejak kami mengatakan ini, dan isu Abyei masih stagnan, dan ini tidak aneh bagi negara-negara penjajah, karena ada wilayah yang disengketakan antara negara-negara Islam; khususnya wilayah Arab, yang dibagi pada tahun 1916, melalui perjanjian Sykes-Picot yang terkutuk, dan isu perselisihan tentangnya belum diselesaikan, karena memang dimaksudkan demikian, dan contoh terbaik untuk itu adalah isu sengketa atas Halayeb dan Shalateen antara Mesir dan Sudan.

Dan isu-isu ini, yang pada dasarnya berada di dalam perbatasan negara-negara Muslim, tidak akan diselesaikan kecuali dengan mendirikan Daulah Khilafah, yang akan menyatukan semua negara Muslim, di mana tidak akan ada sengketa tentang perbatasan, karena tanah adalah tanah Islam, baik kharaji maupun usyri, dan ini mengharuskan umat untuk berseru mendirikannya dengan benar sesuai manhaj kenabian, memotong tangan orang kafir penjajah yang bermain-main dengan negara kita.

Ibrahim Othman (Abu Khalil)

Juru Bicara Resmi Hizbut Tahrir

di Wilayah Sudan