Proyek Kereta Api antara Tiongkok dan Indonesia: Strategi Dominasi Tiongkok atas Indonesia
Berita:
Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menegosiasikan ulang utang proyek kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai "Whoosh," karena beban keuangan yang besar yang ditimbulkannya pada perusahaan kereta api Indonesia (KAI). Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, mengatakan bahwa rencana tersebut akan memungkinkan KAI mengelola kereta api sementara negara mengambil alih tanggung jawab atas infrastruktur. Proyek senilai $7,3 miliar ini sebagian besar didanai melalui pinjaman dari Bank Pembangunan Tiongkok, dengan suku bunga awal sebesar 2%. Namun, gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan masalah pembebasan lahan menyebabkan biaya meningkat, yang memerlukan pendanaan tambahan dengan bunga 3,4%. Meskipun proyek ini berhasil mengurangi waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung menjadi hanya 45 menit dan mengangkut 2,9 juta penumpang pada awal tahun 2025, namun proyek ini menyebabkan tekanan utang yang signifikan. KAI mencatat kerugian sebesar 1,24 triliun rupiah dari proyek tersebut pada paruh pertama tahun 2025. Erick menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus mendahului perluasan proyek kereta api berkecepatan tinggi antara Jakarta dan Surabaya. (Sumber)
Komentar:
Sejak awal, proyek kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung (Whoosh) menghadapi kritik luas dari berbagai pihak, mulai dari ekonom dan akademisi hingga masyarakat umum. Kritik utama berpusat pada biaya proyek yang sangat mahal yang melebihi 100 triliun rupiah, yang sebagian besar didanai melalui pinjaman dari Bank Pembangunan Tiongkok. Meskipun ada peringatan dan keberatan yang berulang, pemerintah bersikeras untuk melanjutkan proyek tersebut dengan alasan memodernisasi sektor transportasi dan mengurangi waktu tempuh. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa jalur transportasi antara Jakarta dan Bandung telah dilayani oleh banyak sarana yang terjangkau dan tersedia secara luas seperti kereta api biasa, bus, dan layanan perjalanan. Oleh karena itu, proyek ini tampaknya lebih merupakan proyek yang bersifat politik dan pertunjukan daripada solusi nyata untuk kebutuhan transportasi umum di Indonesia.
Sekarang, setelah beroperasi, masalah yang diperingatkan sebelumnya mulai muncul secara nyata. Proyek tersebut telah menjadi beban keuangan yang sangat besar bagi perusahaan kereta api Indonesia (KAI) yang masih mencatat kerugian besar. Indonesia saat ini sedang bersiap untuk menegosiasikan kembali utang dengan Tiongkok, yang mengungkapkan bahwa proyek tersebut tidak direncanakan secara matang sejak awal. Terlepas dari aspek keuangan, proyek ini mencerminkan bagaimana Indonesia menjadi lebih terikat pada kepentingan politik dan ekonomi Tiongkok. Sebagai kreditur utama, Tiongkok memiliki pengaruh besar yang memungkinkannya untuk memengaruhi kebijakan Indonesia baik secara ekonomi maupun diplomatik.
Secara lebih luas, kereta api cepat hanyalah satu contoh dari semakin dalamnya cengkeraman Tiongkok pada ekonomi Indonesia. Di sektor nikel, misalnya, perusahaan-perusahaan Tiongkok mendominasi seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir, dan seringkali membawa sejumlah besar tenaga kerja mereka. Selain itu, produk-produk non-logam seperti perangkat elektronik dan barang-barang konsumsi membanjiri pasar lokal, yang membuat Indonesia semakin bergantung pada impor Tiongkok. Akibatnya, potensi besar pasar Indonesia dan sumber daya alamnya tidak lagi menguntungkan rakyatnya secara utama, tetapi dieksploitasi oleh kekuatan asing.
Ironisnya, setelah beberapa dekade dominasi Barat melalui perusahaan-perusahaan multinasional Eropa dan Amerika, tampaknya Indonesia hanya beralih ke tuan baru yaitu Tiongkok, yang telah menjadi pemain terkemuka. Dominasi ekonomi Tiongkok tidak kalah sengit, dan proyek kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung hanyalah salah satu gerbangnya. Pada akhirnya, tanpa perencanaan yang cermat dan keberanian dalam melindungi kedaulatan ekonomi, Indonesia dapat kehilangan kendali atas potensi besar yang dimilikinya, sehingga rakyatnya tetap menjadi penonton di tanah airnya sendiri.
Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Abdullah Aswar
