Siaran Pers

Dua Musibah Menimpa Umat Islam: Penguasa yang Korup dan Sistem yang Rusak, dan Keduanya Harus Diubah Secara Bersamaan

(Diterjemahkan)

Pada tanggal 26 Juli 2025, kota Kuala Lumpur menyaksikan protes publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Protes ini mencerminkan kemarahan dan frustrasi rakyat yang meningkat terhadap kepemimpinan yang tidak hanya gagal memenuhi janji-janji reformasi, tetapi juga memperburuk penderitaan rakyat dengan menaikkan pajak, menaikkan tarif listrik, dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Kemarahan rakyat semakin membara karena apa yang secara luas dipandang sebagai kemunafikan Anwar. Janjinya untuk memberantas korupsi sangat kontras dengan tindakannya yang terus melindungi dan mempromosikan para koruptor. Selain itu, kunjungan luar negerinya yang sering dan mahal - yang sering dibenarkan dengan janji investasi asing miliaran dolar - hanyalah slogan kosong tanpa hasil nyata.

Meskipun oposisi berhasil memanfaatkan kemarahan publik ini dengan mengorganisir protes, mereka gagal memberikan alternatif yang nyata bagi penguasa. Tidak ada kejelasan tentang siapa yang akan menggantikan Anwar jika dia benar-benar mengundurkan diri. Fokusnya masih sempit, hanya tertuju pada penggulingan perdana menteri, tanpa memberikan jalan yang kredibel ke depan, dan sayangnya rakyat masih dimobilisasi berdasarkan emosi daripada pemikiran politik yang sehat dan solusi yang layak. Narasi yang dangkal ini - bahwa masalahnya terletak pada Anwar Ibrahim - itulah yang menyesatkan rakyat. Mereka gagal menyadari bahwa masalah sebenarnya bukan hanya pada penguasa, tetapi pada seluruh sistem yang diterapkan di negara itu sejak saat itu.

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Malaysia telah diperintah oleh sepuluh perdana menteri, dan berbagai partai politik; Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, dan sekarang Pemerintah Madani. Meskipun sebagian kecil penduduk menikmati kehidupan yang nyaman, mayoritas masih menderita tantangan ekonomi yang meningkat. Masalah sosial semakin memprihatinkan. Demikian pula, sektor pendidikan masih menghadapi masalah yang berkelanjutan. Tingkat kejahatan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, tetapi telah menjadi sangat menakutkan, termasuk apa yang terjadi di dalam kepolisian itu sendiri. Pemandangan politik terus-menerus tercemar oleh skandal, korupsi, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan berbagai jenis pelanggaran, yang selalu menjadi korban adalah rakyat.

Singkatnya, meskipun penguasa telah berubah selama bertahun-tahun, rakyat belum merasakan kenyamanan atau kemakmuran yang sejati. Di setiap era pemerintahan, rakyat terus memberontak terhadap ketidakadilan pemerintah dan menuntut hak-hak mereka. Sejak era Dr. Mahathir Mohamad (yang pertama), para perdana menteri berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri, baik dari dalam partai mereka maupun dari kekuatan eksternal. Namun, setiap kali seorang perdana menteri baru ditunjuk, perubahan yang diharapkan rakyat tidak terwujud. Apa yang tetap konstan tanpa perubahan adalah sistem demokrasi itu sendiri, yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial sebagai syarat kemerdekaan negara.

Bagaimana mungkin sistem yang dirancang oleh orang-orang kafir, dalam kontradiksi yang mencolok dengan hukum Islam, dapat memberikan solusi nyata bagi umat Islam?! Penting bagi umat Islam untuk menyadari kebenaran mendasar ini; bahwa mengganti seorang perdana menteri tanpa mengganti sistem tidak akan pernah menyelesaikan masalah mendasar yang diderita umat ini.

Realitas ini tidak terbatas pada Malaysia saja, di seluruh dunia Islam, kita menyaksikan pola yang sama: Tunisia, Mesir, Yaman, dan Libya semuanya menyaksikan pemberontakan selama Musim Semi Arab yang menyebabkan penggulingan penguasa, tetapi sistem pemerintahan tetap sama, dan penderitaan rakyat terus berlanjut. Demikian pula di Sudan, Turki, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, dan banyak negara Islam lainnya, para penguasa telah berubah berkali-kali, tetapi sistem sekuler yang diwarisi dari kolonialisme tetap tidak tersentuh. Akibatnya, keadaan umat tidak berubah secara radikal.

Umat harus tersadar akan kenyataan bahwa mereka tidak boleh disengat dari lubang yang sama dua kali. Namun di Malaysia, sayangnya, tidak hanya disengat sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Telah terbukti berulang kali bahwa mereka yang berkuasa di bawah sistem demokrasi tidak hanya gagal menerapkan Islam - solusi sejati untuk krisis kita - tetapi pada dasarnya mereka tidak bersedia untuk melakukannya. Juga telah terbukti bahwa demokrasi, sebagai warisan kolonial, tidak hanya bertentangan dengan Islam, tetapi sengaja dirancang untuk memisahkannya dari kehidupan. Dengan kata lain, itu ditempatkan secara khusus untuk mencegah penerapan Islam itu sendiri.

Inilah bencana ganda yang melanda umat Islam saat ini: penguasa yang korup dan sistem yang rusak, dan keduanya telah terbukti korup tanpa keraguan.

Sistem yang korup hanya menghasilkan penguasa yang korup, dan para penguasa ini pada gilirannya mempertahankan keberlangsungan sistem yang korup itu. Sama seperti komunisme menghasilkan penguasa komunis yang mempertahankan komunisme, dan kapitalisme menghasilkan penguasa kapitalis yang mempertahankan sistem kapitalis, demikian pula demokrasi; ia mengabadikan dirinya sendiri dengan menghasilkan penguasa yang melayaninya dan melindunginya. Penguasa dan sistem adalah dua sisi dari mata uang yang sama yang tidak dapat dipisahkan, dan saling memperkuat.

Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar bagi umat dari musibah ini adalah mengubah penguasa dan sistem secara bersamaan. Dalam Islam, penguasa yang sah adalah Khalifah, dan sistem serta negara yang sah adalah Khilafah. Inilah yang berusaha dicapai oleh Hizbut Tahrir di seluruh dunia, dan inilah seruan kami kepada seluruh umat; untuk bekerja bersama kami bahu-membahu untuk mendirikan Daulah Khilafah Rasyidah 'ala Minhajin Nubuwwah.

Abdul Hakim Othman

Juru Bicara Hizbut Tahrir

di Malaysia