Penolakan Atlet dari Entitas Yahudi: Apakah Ini Ujian Sejati bagi Sikap Tegas Indonesia?
Berita:
Pengadilan Arbitrase Olahraga menolak banding dari federasi senam entitas Yahudi mengenai partisipasi atletnya dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta, Indonesia, dari 19 hingga 25 Oktober 2025. Pemerintah Indonesia menolak memberikan visa masuk kepada enam atlet dari entitas Yahudi, sebagai dukungan untuk Palestina dan sebagai tanggapan terhadap tekanan internal. Federasi senam entitas Yahudi mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga dan Federasi Senam Internasional untuk memastikan partisipasi atau pembatalan kejuaraan. Pengadilan Arbitrase Olahraga menolak banding tersebut, dan Federasi Senam Internasional menegaskan bahwa mereka tidak memiliki wewenang atas keputusan visa. Indonesia menegaskan kembali posisinya sesuai dengan kebijakan luar negeri dan opini publik lokal. (en.antaranews.com)
Komentar:
Keputusan Indonesia untuk menolak partisipasi atlet dari entitas Yahudi dalam Kejuaraan Dunia Senam merupakan langkah yang patut dihargai, karena mencerminkan sikap tegas Indonesia terhadap entitas Yahudi. Langkah ini harus dianggap sebagai awal untuk mengambil sikap tegas dan konsisten terhadap keberadaan entitas Yahudi di Indonesia, tidak hanya di bidang olahraga, tetapi juga di bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan lain-lain.
Meskipun Indonesia selalu menegaskan dukungannya yang kuat untuk kemerdekaan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan entitas Yahudi, hubungan tidak resmi masih tetap ada. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah atlet entitas Yahudi telah berpartisipasi dalam kejuaraan yang diadakan di Indonesia, di antaranya Misha Zilberman, pemain bulu tangkis yang berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia 2015 di Jakarta, Yuval Shemla, pemanjat tebing yang berpartisipasi dalam Piala Dunia Panjat Tebing 2022 di Jakarta, dan Mikhail Yakovlev, pebalap sepeda yang memenangkan medali perunggu di Piala Bangsa-Bangsa Bersepeda 2023. Delegasi dari parlemen entitas Yahudi juga menghadiri pertemuan Uni Parlemen Internasional ke-144 di Bali pada tahun 2022, meskipun tidak diundang secara resmi oleh Indonesia.
Dari segi komersial, kegiatan perdagangan antara Indonesia dan entitas Yahudi masih terus berlanjut melalui pihak ketiga seperti Singapura dan Hong Kong. Pada tahun 2024, impor Indonesia dari entitas Yahudi mencapai sekitar 54,2 juta dolar AS, termasuk mesin mekanik, peralatan listrik, produk optik dan farmasi. Sementara ekspor Indonesia ke entitas Yahudi mencapai sekitar 236 juta dolar, di antaranya yang paling menonjol adalah sepatu kulit, minyak sawit, dan produk tekstil. Demikian pula di sektor pariwisata, ribuan orang dari entitas Yahudi diizinkan mengunjungi Indonesia, dan banyak orang Indonesia yang bepergian ke sana.
Data ini menunjukkan bahwa sikap Indonesia terhadap entitas Yahudi belum sepenuhnya tegas. Oleh karena itu, penolakan terhadap atletnya baru-baru ini harus menjadi langkah pertama menuju kebijakan yang konsisten dan komprehensif terhadapnya di semua bidang. Namun, jika keputusan ini tidak diikuti oleh sikap serupa di bidang lain, hal itu menimbulkan pertanyaan penting: Apakah keputusan itu didorong oleh solidaritas sejati dengan Palestina, atau hanya sebagai tanggapan terhadap tekanan opini publik yang menolak keberadaan entitas Yahudi di Indonesia?
Akan sangat disayangkan jika alasannya hanya tekanan publik, karena itu berarti bahwa sikap Indonesia terhadap Palestina kurang serius, dan bahwa Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara lain yang mendukung Palestina dengan pidato sementara sebenarnya menjalin hubungan dengan entitas Yahudi.
Sikap ini harus menjadi seruan untuk berpikir bagi rakyat Indonesia, untuk terus menekan pemerintah agar konsisten antara perkataan dan perbuatan. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi seluruh negara Islam bahwa selama rezim yang ada di dalamnya menjadi tawanan kepentingan nasional yang sempit, masalah kemanusiaan dan masalah umat Islam akan tetap terpinggirkan. Oleh karena itu, perjuangan umat Islam tidak boleh terbatas pada isu-isu jangka pendek, tetapi harus berusaha untuk menegakkan pemerintahan Islam yang benar-benar berkomitmen pada kepentingan mereka di seluruh dunia.
Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Abdullah Aswar
