Ilusi Kemerdekaan: Warisan Kolonial dan Perjuangan untuk Pembebasan Sejati
(Diterjemahkan)
Berita:
Malaysia merayakan hari kemerdekaannya pada 31 Agustus dengan tema "Malaysia Madani: Kesejahteraan Rakyat". Namun, pertanyaannya tetap: apakah kemerdekaan telah mencapai pembebasan dan keadilan yang diinginkan, atau apakah warisan kolonial masih membentuk masyarakat, ekonomi, dan politik kita?
Komentar:
Sejak tahun 1957, Malaysia telah mengalami kemajuan di berbagai bidang. Namun, kemerdekaan tidak hanya berarti kedaulatan politik dan kemajuan material. Kolonialisme, khususnya di bawah pemerintahan Inggris, telah meninggalkan dampak yang lebih dalam: sekularisme, liberalisme, dan nasionalisme telah tertanam dalam institusi dan pemikiran. Warisan ini masih membimbing arah bangsa, meskipun dengan mengorbankan bangsa itu sendiri. Impor budaya Barat telah mengikis nilai-nilai tradisional, melemahkan ikatan keluarga, dan meningkatkan masalah perceraian dan kesehatan mental, dan kaum muda menderita karena media sosial yang beracun dan budaya pembatalan. Fenomena perundungan di sekolah dan tragedi terkait minuman keras masih ada, sementara kemerosotan moral mengancam kohesi masyarakat. Kapitalisme yang ditegakkan oleh kolonialisme mendominasi ekonomi Malaysia. Kebijakan populis menghasilkan beban jangka panjang, utang nasional dan keluarga meningkat, dan sistem berbasis riba merajalela di bawah bendera Islam. Pertumbuhan PDB menyembunyikan penurunan daya beli dan melebarnya kesenjangan ketimpangan. Orang kaya berkembang sementara orang biasa menghadapi kenaikan biaya hidup, pengangguran, dan kesulitan mendapatkan perumahan. Fluktuasi mata uang yang terkait dengan dolar AS membuat Malaysia rentan terhadap manipulasi global. Sementara itu, model pemerintahan sekuler dan liberal Inggris telah meninggalkan sistem yang rentan terhadap oligarki, korupsi, dan kronisme. Politik sering kali melayani kepentingan partai dengan mengorbankan rakyat, di mana populisme jangka pendek menggantikan visi nasional. Lembaga-lembaga masih rentan terhadap intervensi, sementara hukum Islam yang mampu menjamin keadilan diabaikan.
Pendekatan "pecah belah dan kuasai" kolonial tidak diragukan lagi telah memecah belah umat Islam. Nasionalisme telah menggantikan persatuan, membuat negara-negara Muslim lemah dan rentan. Saat ini, penindasan di Palestina, Suriah, Yaman, Myanmar, Turkistan Timur, dan Sudan mencerminkan kelemahan ini. Badan-badan internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah gagal membela martabat umat Islam, menunjukkan tidak adanya kepemimpinan yang efektif dan solidaritas.
Memikirkan Kembali Kemerdekaan
Kedaulatan Malaysia dirusak oleh ketergantungan yang hampir total pada sistem Barat. Janji-janjinya tentang keadilan dan kemakmuran adalah janji kosong. Pembebasan sejati membutuhkan penerapan Islam sebagai kerangka kerja yang terintegrasi. Kata-kata Rib'i bin Amir kepada Rustam abadi: "Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa pun yang Dia kehendaki dari penyembahan hamba kepada penyembahan Allah, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dan dari ketidakadilan agama kepada keadilan Islam."
Keadilan dan kemakmuran membutuhkan penerapan Syariah Ilahi secara penuh di bawah Khilafah, di mana keadilan dan kemakmuran sejati dapat dicapai. Para ulama terdahulu dari dunia Malaysia, seperti Syeikh Ahmad al-Fathani, telah membangkitkan kesadaran ini, menghubungkan perjuangan kemerdekaan dengan pembelaan persatuan Islam. Pelajaran mereka tetap abadi: kemerdekaan material tanpa pembebasan spiritual dan intelektual adalah ilusi.
Apa yang disebut sebagai Hari Kemerdekaan Malaysia harus dipenuhi dengan refleksi. Warisan kolonial - erosi masyarakat, terperangkap dalam kapitalisme, korupsi politik, dan perpecahan Islam - masih membentuk Malaysia. Kemerdekaan sejati membutuhkan penolakan terhadap ilusi ini dan pemulihan pemerintahan Islam yang komprehensif. Hanya melalui persatuan dan Khilafah kedaulatan dapat menjadi nyata, membebaskan tubuh, pikiran, dan jiwa dari kegelapan pemerintahan kolonial.
Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Dr. Muhammad – Malaysia
